dasar hukum satpol pp. 6 TAHUN 2010 TENTANG SATPOL PP OLEH : SARI YUNITA, S. dasar hukum satpol pp

Dalam tulisan hukum ini akan dijelaskan mengenai terminologiPerbesar Petugas Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan penutupan salah satu tempat hiburan di kota tersebut karena melanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, 17 Desember 2020. UU 32 tahun 2004 “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. WANI TUGAS " Berwibawa, Humanis, Santun, Tegas dan Ikhlas. juga mengakibatkan tindakan Satpol PP tidak berlandaskan pada adanya dasar hukum sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga sangat perlu disusun Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan : daerah. Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan Tentang Cukai Tahun 2023; Sosialisasi dan BIMTEK Pengumpulan Informasi Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal;. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Bandung, ham. Menjawab pertanyaan Anda, Satpol PP yang menggunakan kekerasan saat menindak pelanggar PPKM bisa. co. 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang melalui Bidang Pembinaan Masyarakat (Binmas) kembali melaksanakan Kegiatan Satpol PP Goes To School Tingkat SMK / SMA "Pelajar Mitra Praja" di Wilayah Kota Ta. 22 Tahun 1999, nama polisi pamong praja diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disingkat Satpol PP. RUANG LINGKUP BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN A. Tugas, Dasar Hukum, Satpol PP. Menjawab pertanyaan Anda, penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam proses penyelidikan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf d PP 6/2010 yang menerangkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,. Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. 5. Satpol PP Kota Malang. Informasi Publik. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • PP No. Dalam Pasal 5 Peran Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar sangat penting dalam proses pembangunan daerah untuk memberikan rasa aman, pelayanan melalui perlindungan dari berbagai ancaman. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;. Menurut P. Dasar Hukum; Alur Penanganan Sengketa Informasi; Alur Mekanisme; Permohonan Informasi; Pengajuan Keberatan Informasi Publik; Daftar Informasi Publik;. Satpol PP ditinjau dari perspektif hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian. Keputusan Menteri. 14. KOTA DENPASAR SAT. Profile PPID; Visi Misi PPID; Struktur Organisasi PPID; Maklumat Informasi Publik; SOP; Dasar Hukum; Alur Penanganan Sengketa Informasi; Alur Mekanisme; Permohonan Informasi;. Organisasi Struktur Organisasi terdiri dari : 1. Menurut PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan mengenai beberapa pasal yang mengharuskan mereka untuk berkoordinasi. tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan:. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; dan PP Nomor 84 Tahun 2014. BAB IV ESELON Bagian Kesatu Provinsi Hukumonline. Dalam tulisan hukum ini akan dijelaskan mengenai terminologiSATPOL PP Author: USER Last modified by: USER Created Date: 4/15/2010 10:39:51 AM Document presentation format. Sejarah dan Dasar Hukum. Survey Kepuasan Masyarakat;. SATPOL PP KAB. 3. Polemik seputar keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali mencuat. Misi. Per ANRI Nomor 6 Tahun 2021. Jl. 8, No. Tidak jarang penegakan hukum atas Perda yang dilaksanakan oleh Satpol PP dengan. B. memahami dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Pol PP; 3. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan. Dasar Hukum; Bidang Satpol PP; Infografis Satpol; Berita Dan Kegiatan. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. "Bisa menjadi PPNS," kata Bernard dalam keterangannya, Sabtu (24/7). Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan. Dalam upaya penegakkan peraturan daerah inilah, pemerintah daerah berwenang untuk membentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Dalam kegiatan pelatihan bela diri ini dipimpin langsung oleh Raden. 8 Juni 2023. Moch Ikhsan Lt. co. Berdasarkan peraturan ini, dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP berwenang: melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang. com BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jl. badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan e. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan 2. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin menghadiri peringatan Hari Rapat Raksasa Ikada ke-78. Keterbatasan Sarpras berupa kendaraan Patroli dan Pamwal 3. Dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan wewenang Satpol PP yakni: 1. 122183. 2 RW. Dalam Hukum Acara Perdata, Dasar Hukum Alat Bukti Tertulis Atau Surat Diatur Dalam Pasal 164 Rbg / Pasal 138 Hir, Pasal 285 Rbg Sampai Dengan Pasal 305 Rbg, Pasal 165 Hir, Pasal 167. 4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya. 19690824 199903 1 001 bagan struktur organisasi satpol pp kabupaten/kota tipe a lampiran ii : peraturan menteri dalam negeri. Dasar Hukum. Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Satpol PP dan Damkar Kota Madiun. 8 tahun 1981 tentang Kitab Umum Hukum Acara Pidana (KUHAP) PP no. Instruksi Mendagri Nomor 30 Tahun 2021. Mulai dari Kesatuan Polisi Pamong Praja, Pagar Baya, dan Pagar Praja. Predikat SAKIP Satpol PP Persentase penilaian diambil dari Bobot Perencanaan Kinerja 30%; Pengukuran Kinerja 25%; Pelaporan Kinerja 15%;Dasar hukum Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menegakkan hukum perda prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta berdasarkan UU No. Kegiatan. Sanksi Satpol PP yang Lakukan Kekerasan. Secara lebih. hukum Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, ternyata Satpol PP oleh sebagian besar masyarakat dinilai negatif. 1. Dasar Hukum K 13 Sebelum Revisi. (12) Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung dan bangunan bukan gedung mengikuti prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). “ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: Terbentuknya masyarakat yang mandiri, terbuka, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. I (IV/b) NIP. Pemkab Purbalingga Gelar Tarling di 18 Lokasi. PASAL 148 . 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (“PP. Satpol PP di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai ibu kota provinsi atau penyangga ibu kota provinsi dapat ditetapkan sebagai Satpol PP Tipe A. antara Satpol PP dan PKL. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan. 2. Definisi dari garis polisi dapat dirujuk pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 170 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Penyebab Kebakaran (“Pergub DKI 170/2007”), garis polisi ( police line) adalah garis batas polisi berwarna kuning bertuliskan police line berwarna hitam. id Mitra diklat (konsultan dan traning center) pelatihan khusus “pelayanan obstetri neonatal emergency dasar (poned)” kepada yth. Struktur Satpol PP 4 BAB II RENCANA AKSI SATPOL PP 5 2 . Keberadaan Satpol PP di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. REPUBLIKA. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 3 Tahun 2014; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Dasar Hukum Lsm. Keputusan wali kota surakarta nomor 067. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. co. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020. dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHP dan kewenangan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang seringkali kita jumpai di masyarakat. UU RI Nomor 23 Tahun PP Nomor 16 Tahun 2018 Permendagri No. Keberadaan Satpol PP. Makassar – Satpol PP Kota Makassar melakukan penertiban dengan langkah persuasif dan pendekatan emosional. DASAR HUKUM. Kepala;Dasar Hukum. 69-Huk/2011 yang efektif bertugas pada tanggal 24 Februari 2011. Atas dasar pelaksanaan tugasnya, Satpol PP memiliki landasan formatif untuk menetapkan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi. Kementerian Hukum & Ham RI . Follow Us! Kontak Satpop PP DIY. Dalam hal pimpinan Satpol PP adalah penyidik (PPNS), makaSatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. 16 Tahun 2018 , Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala. 8/5/2009. dasar hukum written by super user wednesday, 04 october 2017 21:49 print email 1. PETA. MATRA PEMBARUAN e-ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 1 (1) (2017): 33-41 Keywords: Institution formation, Provost, Functions, Legal Basis, Municipal Police Kata Kunci: Provost, Tugas,. pdf. 23 Juni 2023 5:00 pm. Hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi mengapa kinerja Satpol PP justru memberikan citra yang buruk bagi birokrat dalam hal ini pegawai Pemerintah Daerah. Pasal 9 Satpol PP di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai ibu kota provinsi atau penyangga ibu kota provinsi dapat ditetapkan sebagai Satpol PP Tipe A. Rangkaian Kegiatan Perayaan HUT Ke- 73 Satpol PP, HUT Ke-61 Satuan Perlindungan Masyarakat dan HUT Ke-104 Pemadam Kebakaran & Penyelamatan. 6 TAHUN 2010 TENTANG SATPOL PP OLEH : SARI YUNITA, S. Menghindari kerugian negara; 04. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, [1. Berdasarkan Analisis data yang dilakukan peneliti dapat dikemukakan bahwa penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satpol PP di rumah sakit dunda maupun Satpol PP Kab. id. 4. Secara garis besar, penganiayaan dibedakan menjadi: Standar operasional prosedur satpol pp, standar sarana prasarana satpol pp, standar peningkatan kapasitas anggota satpol pp dan. Sinar Grafika. kepala daerah melalui. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal), menyatakan bahwa Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dikarenakan: a) miskin atau t i dak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b). Dasar Pemikiran 4 1. (pasal 148 UU No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Home Perkotaan Tugas dan Kewenangan Satpol PP, Simak Penjelasannya Tim SINDOnews Minggu, 30 Oktober 2022 - 15:05 WIB loading. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. 25 2. Menjadikan Jakarta Kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakan dan memanusiakan. Penyusunan Renstra SATPOL PP. Kedua regulasi ini kemudian menjadi pedoman bagi daerah membentuk Satpol PP melalui peraturan daerah. Hal ini menjadi sangat penting di. PERWALI 87 TAHUN 2016 SATPOL PP. Dalam hal ini, memang dilindungi oleh konstitusi, yakni dalam Pasal 28E UUD 1945. Penyaluran Bantuan Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahap I. No. Apel Pagi Terpusat & Penyerahan Simbolis ID Tap Cash bagi ASN Pemkot Semarang. BENTUK JAWABAN C. Penekanan Satpol PP yang merupakan bagian dari ASN (Aparatur Sipil Negara) agar menjaga netralitas seperti tertuang di UU ASN berbunyi, ASN bertugas sebagai perencana, pelaksana dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam peran nasional. yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kemudian dipertegas pada pasal 255 ayat (1) yang menyatakan bahwa Satuan Polisi. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 315 . Pada hakekatnya, anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus menjadi bagian dari aparat penegak hukum (law enforcer). peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja. 16 TAHUN 2020 TTG PENANGGULANGAN PENYAKIT; PERBUP NO 82 TAHUN 2016; SOP SATPOL PP; TERKAIT COVID-19. Kapuas Hulu Halaman i SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2021 RANWAL RENJA. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2012 Pasal 1 angka 5, pengertian PPNS adalah pejabat PNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. PP ini mengubah PP Nomor 11 Tahun 2017; Jumlah Halaman. KOTA DENPASAR SAT. A2021151078. Nama itulah yang terus digunakan hingga. Kelengkapan Protokol Kesehatan; Kebijakan Spesifik Daerah Penanganan Covid-19; Kebijakan dan atau Regulasi terkait Penegakan Disiplin. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang. *Korespondensi Phone : +62 812 266 95151 Email : [email protected] melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan PP tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN). Tugas, Dasar Hukum, Satpol PP. UPAYA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN SATPOL PP TERHADAP PENERTIBAN PEMONDOKAN TIDAK MEMILIKI IJIN Septa Kurnia Wahyudi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas. Permendagri No. Website. pembina : Gubernur; b. /Satpol PP 2019 Tanggal Pembuatan Juli 2019 Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Juli 2019 Disahkan Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Judul SOP Patroli Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ; 3. hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum, yaitu keabsahan (legality), keperluan (necessity), keseimbangan. KUISIONER B. Satpol PP & Damkar Kota Madiun. 28 Maret 2023. Ini berlaku untuk semua Bantuan Polisi Satpol PP yang masih berstatus pegawai tidak tetap atau honorer. 2. Satpol PP di luar Jawa dan Madura baru kemudian dibentuk pada tanggal 30 November 1960 dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. Jum’at (08/06/23) Satpol PP DIY menyambangi beberapa sekolah melaksanakan patroli goes to school dan pemantauan pengumuman kelulusan SMP di DIY. Pengertian Peranan Menurut Alwi Dalilan (1999: 5 ) peranan berasal dari kata peran. PermenPAN RB Nomor 4 Tahun 2014. 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya. Dasar hukum: Nama Detasemen Polisi Pamong Praja sempat mengalami perubahan beberapa kali. Jaga Warga; Jogja Patuh; e-Report; SOP Linmas; Pelaporan Masyarakat. ac. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);3. 16 Maret 2023. CO. Undang-Undang Hukum Perdata,UU No. bagian dari. 1 standar operasional prosedur Satpol PP; 2 standar sarana prasarana Satpol PP; 3 standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan anggota perlindungan masyarakat; dan 4 standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.